wewenang mk. 138/PUU-VIII/2009, Mahfud mengakui jika dirunut original intent, tafsir historik, tafsir gramatik, dan logika hukum, seharusnya MK memang tidak bisa menguji Perppu. wewenang mk

 
 138/PUU-VIII/2009, Mahfud mengakui jika dirunut original intent, tafsir historik, tafsir gramatik, dan logika hukum, seharusnya MK memang tidak bisa menguji Perppuwewenang mk  Baca Juga: Lembaga-Lembaga Negara Republik Indonesia Berdasarkan Hasil Amandemen

Memutus pembubaran partai politik d. Dikutip website resmi MA, mahkamahagung. MK didesain menjadi pengawal dan sekaligus penafsir terhadap Undang-Undang Dasar melalui putusan-putusannya. Oleh karena itu pemeriksaan kedua hal itu dilakukan bersamaan dan menjadi. , M. 3. 24 tahun. 14 Juli 2022 Mengenal Kewajiban dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Sebagai pelaku usaha kehakiman di Indonesia, MK tentu memiliki kewenangan dan. Akan tetapi, khusus untuk Panitera diangkat dengan Keputusan Presiden dan karena itu disetarakan dengan Pejabat Struktural Eselon 1a. Wewenang menguji berada di Mahkamah Konstitusi (MK), sesuai Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Sejarah berdirinya lembaga Mahkamah Konstitusi (MK) diawali dengan diadopsinya ide MK (Constitutional Court) dalam amandemen konstitusi yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 2001 sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945 hasil. Sebagai salah satu lembaga peradilan, Mahkamah Konstitusi (MK”) mempunyai empat kewenangan serta satu kewajiban yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (“UUD 1945”). Tugas dan wewenang OJK. Pasal 24A ayat (1)UUD 1945 mengatur mengenai kewenangan MA dan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 untuk kewenangan MK. Tugas Komisi Yudisial. 1 halaman. Yudikatif, bertugas mempertahankan pelaksanaan perundang-undangan, yakni Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Pelaksanaan tugas yudisial. melalui Putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006 ini. Dengan begitu, gubernur tidak lagi memiliki wewenang untuk membatalkan perda melalui. Memeriksa dan memutus sengketa tentang kewenangan mengadili (Pasal 28 ayat 1 UU Nomor 14 Tahun 1985). Pada dasarnya, wewenang (authority) adalah suatu hak untuk melakukan. Jumat, 29 September 2023; Cari. Sejarah DPR RI dimulai sejak dibentuknya Komite. Menjelaskan sejarah dan wewenang Mahkamah Konstitusi RI 2. CO. bisa dikaitkan dengan wewenang MK yang utama atau inti atau primer, yaitu menguji undang-undang terhadap UUD dan memutus sengketa kewenangan lembaga negara. M A K A L A H WEWENANG MK DALAM MEMUTUS PERSELISIHAN HASIL PEMILU Makalah ini disusun dalam rangka memenuhi tugas UAS Mata kuliyah hukum acara mahkamah konstitusi FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOROBUDUR Jl. Menurut. Berdasar mandat atau pelimpahan wewenang dari pembuat. MK terkait batas wewenang yang dimiliki MK sesuai UUD 1945. Persidangan Terbuka Untuk Umum - Asas ini menghendaki agar semua persidangan MK dapat diikuti oleh publik, sehingga hakim bisa bertindak lebih objektif. Mempunyai integritas, tanggung jawab, dan kepribadian atau sikap yang tidak terpuji. (Foto: Rengga Sancaya) Jakarta -. Sejak Mahkamah Konstitusi berdiri pada tahun 2003, berdasarkan data yang dipublikasikan, setidaknya MK telah menerima 1. idealnya kedua lembaga memiliki tugas dan wewenang yang diatur secara tegas agar tidak saling. Foto: Ari Saputra/detikcom/Apa Tugas Mahkamah Konstitusi? Berikut Wewenang dan Dasar Hukumnya. Konstitusi memiliki beberapa tugas dan wewenang yang diembannya dalam ranah lembaga peradilan. Lembaga ini memiliki tugas dan wewenang yang diatur dalam UUD. 1 Dalam UU No. Pengarang : Di Unduh : 13538. 64 Selain kedua alternatif tersebut, dapat pula terjadi suatu perkara belum dapat ditentukan apakah pemohon memiliki . Pro-kontra kewenangan MK dalam menguji undang-undang yang mengatur eksistensinya diawali adanya benturan asas “ius curia novit” dengan asas “ nemo judex idoneus in propria causa”. Kenali Perbedaan Judicial Review MA dan MK dalam Hukum. 138/PUU-VIII/2009, Mahfud mengakui jika dirunut original intent, tafsir historik, tafsir gramatik, dan logika hukum, seharusnya MK memang tidak bisa menguji Perppu. (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Wewenang Mahkamah Konstitusi. Mahfud MD menilai kebijakan ini masih termasuk kebijakan hukum terbuka. Selain tugas tersebut, KY juga mempunyai tugas melakukanWewenang Mahkamah Konstitusi Pasal 24 C ayat (1) dan (2) UUD NRI Tahun 1945, diketahui bahwa MK memiliki 4 (empat) kewenangan konstitusional (constitutional authorities) dan satu kewajiban konstitusional (constitutional obligation). Sejarah berdirinya lembaga Mahkamah Konstitusi (MK) diawali dengan diadopsinya ide MK (Constitutional Court) dalam amandemen konstitusi yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 2001 sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945 hasil. Penggunaan istilah Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dipilih karena memang terkait dengan perkara-perkara yang menjadi wewenang MK. pelaksanaan wewenang yang dimiliki oleh MK. Mengubah Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Menurut Arsul, putusan MK menguji formil UU 11/2020 dengan batu ujinya UU No. Fungsi Mahkamah Konstitusi (MK) Beberapa fungsi mahkamah konstitusi, yaitu: Melakukan pengawalan konstitusi di Indonesia. Lalu, dapatkah putusan MK dilakukan judicial review?. 10 Wewenang Mahkamah Konstitusi (MK) Berdasarkan UUD 1945 – MK adalah salah satu lembaga tinggi negara yang memegang kekuasaan dalam konteks kehakiman bersama dengan Mahkaman agung. Mahkamah Konstitusi adalah suatu lembaga peradilan, sebagai cabang kekuasaan yudikatif, yang mengadili perkara-perkara tertentu yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan UUD 1945. Constitutional Question Sebagai Bagian Dari Wewenang MK Untuk menerapkan mekanisme constitutional question tidak perlu dilakukan dengan Perubahan UUD 1945 guna menambahkan wewenang tersebut pada MK. MK tidak boleh membuat norma baru. Menurut mantan Mensesneg era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu, Mahkamah Konstitusi (MK) tidak berwenang menguji Perpu Cipta Kerja sebelum. Tugas dan Wewenang. Setelah disetujui menjadi Undang-Undang barulah dapat diuji ke MK. Dalam UUD RI 1945 diatur keberadaan kekuatan struktur politik, salah satunya yaitu Mahkamah Konstitusi (MK. Mahkamah konstitusi adalah lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman. Wewenang dan hal lain yang terkait dengan MK diatur dalam Pasal 24C. (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Agung (MA), dan Mahkamah Konstitusi (MK). Ilustrasi/Unsplash. • Hk Acara MK meliputi pengujian uu, perselisian hasil pemilihan umum, sengketa kewenangan lembaga Negara, pembubaran partai politik, dugaan. 475) Tugas Wewenang MA : Menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang. A. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi memiliki pertimbangan yaitu: bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa dan negara. Pengertian Mahkamah Konstitusi ( MK ) Mahkamah Konstitusi adalah salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk. Tugas MK Dan Wewenang Mahkamah Konstitusi ( MK ) – Mahkamah konstitusi pada dasarnya memang perlu untuk dibentuk karena bangsa kita telah melakukan perubahan-perubahan yang mendasar atas dasar UUD 1945. konstitusi, MK tidak hanya berwenang menguji konstitusionalitas dari suatu undangundang, sebagaimana dikatakan Katherine Glenn Bass dan Sujit Choudry pada umumnya MK (constitutional court) memiliki kewenangan-kewenangan lainnya yang meliputi “disputes over the constitutions provisions often involve9. Lembaga tinggi negara sesudah amandemen adalah presiden dan wakil presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD),. Hak CiptaWewenang Pasal 10 (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Istilah “permohonan” memang seolah-olah menunjukkan bahwa perkara yang. Sidang Pengucapan Putusan merupakan tahap akhir dalam proses persidangan di MK. Berdasarkan UUD 1945 Pasal 24C ayat 1 yang. TEMPO. Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Perbedaan Kewenangan MA dengan KY dalam Pengawasan Hakim yang dibuat oleh Muhammad Yasin, S. MK Cabut Wewenang DPR Tentukan Dapil DPR RI dan DPRD Provinsi, Beri Kewenangan ke KPU. Tugas dan wewenang MK juga telah diatur dalam Undang-Undang Dasar. WEWENANG MK FUNGSI MK 3. 1521), hubungan ini berkembang menyesuaikan zaman dan kondisi global. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) merupakan lembaga pelaksana kedaulatan rakyat oleh karena anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) adalah para wakil rakyat yang berasal dari pemilihan umum. Kehadiran MA didasari oleh Pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar atau UUD 1945. CO, Jakarta - Tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan UU No. (-) Mengajukan 3 orang anggota Hakim Konstitusi. a. 2. 4. Wewenang MK/Jenis Sengketa. Dalam artikel MK Tak Berwenang Uji UU Hasil Ratifikasi Perjanjian Internasional yang kami akses dari laman Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM, MK tidak berwenang menguji hukum internasional yang disahkan menjadi undang-undang, meski salah satu wewenang MK. Pasal 40 ayat (1) UU MK menentukan secara. Mahkamah Agung adalah pelaku kekuasaan. Selain memiliki tugas tertentu, MK juga mempunyai wewenang tersendiri. REPUBLIKA. . Sebagaimana yang dijelaskan dalam buku Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia yang ditulis oleh Abdul. Aturan terbaru terkait kewenangan MK dan memperbaiki kedudukan hukum Pemohon serta telah diperbaikinya alasan permohonan. MK termasuk dalam kekuasaan yudikatif dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. Mahkamah Konstitusi adalah pemegang kekuasaan kehakiman bersama dengan Mahkamah Agung (MA). 2. Pada putusan ini MK mengesampingkan Pasal 50 UU MK yang membatasi wewenang MK menguji UU Mahkamah konstitusi memiliki 4 wewenang dan 1 kewajiban berdasarkan pasal 24C ayat 1 dan 2 UUD 1945. KEBERADAAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN PERSPEKTIF HUKUM Sebagai konsekuensi dari prinsip “supremasi konstitusi”, dan untuk menjaga konstitusi diperlukan pengadilan khusus guna menjamin kesesuaian aturan hukum yang lebih rendah (UU) terhadapDalam concurring opinion -nya, Mahfud menyimpulkan bahwa MK berwenang menguji sebuah Perppu. Memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan. sebelum memasuki pemeriksaan pokok perkara. com ). tentang . Tugas Wewenang MK yanhg ada didalam UU No. (Tatang Guritno/ Kompas. Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hingga AgustusSekian penjelasan mengenai tugas Mahkamah Konstitusi (MK) dan wewenang Mahkamah Konstitusi. Pasal 166 RUU Cipta Kerja dinilai bertentangan dengan Putusan MK No. ANTARA/Fath Putra. Penjelasan pasal ini dijabarkan dalam Pasal 25 UU. Pada Pasal 24 (1) UUD 1945 MK dinyatakan memiliki beberapa wewenang, yang kemudian dikuatkan kembali pada pasal 10 ayat (1) UU No 24 Tahun 2003 tentang MK. Wewenang ini diatur dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar. BAWAS MARI sebagai aparat pengawasan yang khusus ditunjuk untukKeduanya diberikan kewenangan yang berbeda oleh konstitusi. MK sebagai lembaga, pertama kali diperkenalkan oleh Hans Kelsen (1881-1973), pakar konstitusi dan guru besar Hukum Publik dan Administrasi University of Vienna. • Hk Acara MK dimaksudkan sebagai : hukum acara yang berlaku secara umum dalam perkara – perkara yang menjadi wewenang MK. Wewenang MK setelah amandemen: Berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum. Dilakukannya penghitungan suara ulang; 4. Kelsen. III. tugas, kewajiban, dan wewenang dewan pengawas. Sejak Mahkamah Konstitusi ( MK) berdiri pada tahun 2003, berdasarkan data yang dipublikasikan, setidaknya MK telah menerima 1. Jika berbicara soal wewenang, MA dan MK memiliki kewenangan yang berbeda. Mahkamah Konstitusi (MK) mempunyai sejumlah wewenang yang telah ditentukan oleh konstitusi. tirto. 3. 1. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang DasarUndang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juli 2011. 24/2003 juga menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) mempunyai mata anggaran tersendiri dalam APBN8. Wewenang MK dalam Mengadili Sengketa Hasil Pemilukada. b. atau MK, hingga melakukan pengusulan penjatuhan sanksi jika ada hakim pada MA dan/ atau MK yang terbukti melakukan pelanggaran penegakkan kehormatan dan keluhuran martabat, serta perilaku hakim. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, didalamnya terdapat penjelasan bahwa kursi yang ada didalamnya ialah sebanyak 560 bangku yang artinya. Dari sejumlah putusan MK yang dikabulkan tersebut, tidak terdapat satu putusan yang mengabulkan pengujian undang-undang secara formil yang diajukan oleh pemohon. Sebagaimana berbunyi, “Ubi Societas, Ibi Ius;” di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. terkait dengan perkara-perkara yang menjadi wewenang MK. Baca Juga: Lembaga-Lembaga Negara Republik Indonesia Berdasarkan Hasil Amandemen. Pada zaman Orde Baru banyak UU yang dinilai bertentangan dengan UUD atau melanggar hak -hak konstitusional warga negara tetapi. Pengujian merupakan proses memeriksa, mengadili, dan memutus apakah suatu undang-undang yang diujikan bertentangan dengan UUD 1945 atau tidak. Oleh gurupendidikan Diposting pada 22 Juli 2023. II. Sebagai lembaga peradilan konstitusional, salah satu wewenang MK adalah melakukan uji materiil undang-undang terhadap UUD 1945. Wewenangan Mahkamah Konstitusi telah diatur dalam pasal 24 ayat (1) dan (2) UUD 1945. Simak penjelasan mengenai apa itu MK dan informasi lain terkait MK serta perbedaanya dengan MA. Memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945;A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Temukan kuis lain seharga Other dan lainnya di Quizizz gratis! Setelah Mahkamah Agung badan Yudikatif juga memiliki Mahkamah Konstitusi (MK). Mahkamah Konstitusi adalah suatu lembaga peradilan, sebagai cabang kekuasaan yudikatif, yang mengadili perkara-perkara tertentu yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan UUD 1945. Sedangkan Pasal 3 menjelaskan bahwa MPR memiliki tugas dan wewenang, antara lain membahas dan menetapkan Undang-Undang. Kewenangan tersebut mencakup : Menguji kesesuaian suatu undang-undang dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Tugas Dan Wewenang lembaga negara kuis untuk 12th grade siswa. Istilah yang digunakan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 adalah “permohonan” bukan “gugatan” seperti dalam hukum acara perdata. Berdasarkan pasal 24C UUD 45, MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Ulasan Lengkap. Adapun proses pengisiannya dalam Pasal 18 UU a quo ditentukan, komposisi Hakim MK memang diisi oleh 9 orang hakim yang terdiri dari 3 unsur, yakni 3 hakim dari usulan pemerintah (eksekutif), 3 hakim usulan DPR (legislatif) dan 3 hakim lainnya dari usulan Mahkamah. Keempat kewenangan konstitusional tersebut adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir. 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menunjukan ketidaktaatan MK terhadap konstitusi. Lembaga ini memiliki wewenang sebagai pemegang fungsi kehakiman bersama MA. Panitera. Enam anak dan remaja di Portugal menggugat pemerintah 32 negara ke pengadilan terkait perubahan iklim. Perlu diperhatikan, meski terlihat serupa namun ada perbedaan antara tugas dan wewenang DPD dan DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Putusan MK berdampak luas, tidak hanya terhadap pihak yang sedang berperkara maupun lembaga negara, tetapi juga berdampak kepada masyarakat umum. Atau MA lahir, dua hari setelah kemerdekaan Republik Indonesia diproklamirkan, pada 17 Agustus 1945 silam. Dalam rangka perubahan pertama sampai dengan perubahan keempat UUD 1945. Penetapan perolehan suara yang benar yang dapat. Harus memiliki sifat adil yang tinggi agar setiap keputusan yang diambil tidak menguntungkan atau merugikan salah satu pihak saja. Berikut tugas dan wewenang Mahkamah Agung Republik Indonesia: Memeriksa dan memutus permohonan kasasi (Pasal 20 ayat 1 UU Nomor 48 Tahun 2009). Pasca dikeluarkannya Putusan MK ini, praktis pengawasan terhadap Hakim Konstitusi hanya dilakukan secara internal oleh. Penundaan berlakunya keputusan KPU tentang Penetapan Hasil Pemilu; 2. Apalagi Pertauran Pemerintah itu merupakan peraturan teknis yang sudah dinormakan dalam sebuah Undang-Undang, bukan kemudian memperluas wewenang yang bersifat atributif. com - Mahkamah Agung ( MA) adalah lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman bersama dengan Mahkamah Konstitusi (MK). Tugas, Fungsi, dan Tanggung Jawab Mahkamah Konstitusi. Mahkamah agung merupakan sebuah lembaga tinggi yang membawahi berbagai badan peradilan. Setelah Mahkamah Agung badan Yudikatif juga memiliki Mahkamah Konstitusi (MK). Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (2) “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh. Memberikan persetujuan kepada Presiden untuk: (1) menyatakan perang ataupun membuat perdamaian dengan Negara lain; (2) mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial. Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki empat wewenang dan satu kewajiban berdasarkan Pasal 24C Ayat (1) dan (2) UUD NRI Tahun 1945. Wewenang Mahkamah Konstitusi kerap disamakan dengan Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi atau MK yaitu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Korupsi yang diputus oleh MK pada Putusan No. Dewan Perwakilan Rakyat Republik IndonesiaAdapun tugas dan wewenang MK adalah : a. Hukum Acara MK adalah hukum formil yang berfungsi untuk menegakkan hukum materiilnya, yaitu bagian dari hukum konstitusi yang menjadi wewenang MK. Perpu dalam pertimbangan hukum MK. 3 Putusan atas perkara yang dimohon oleh justitia belen. Dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945, disebutka tugas dan kewenangan MK antara lain: Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Tgas dan wewenang Mahkamah Konstitusi. Dasar hukum Mahkamah Konstitusi adalah UUD 1945. Pemeriksaan Pendahuluan. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, MK memiliki 4 wewenang, yakni: 1. . 472) Pasal 472 : 1. Apakah mau diatur langsung melalui UU atau Peraturan KPU itu bukan ranah wewenang MK, jelas Fajrul. Bukan karena MK enggan membubarkan partai politik, melainkn perkara pembatasan mengenai siapa yang dapat menjadi pemohon yang terdapat dalam Pasal 68 Ayat (1) UU Nomor 24 Tahun. Peristilahan dan Pengertian Hukum Acara MK MK adalah lembaga yang menyelenggarakan peradilan konstitusi sehingga sering disebut sebagai Pengadilan Konstitusi (constitutional court). Buku ini juga menjadi sangat kaya karena memuat perkembangan Hukum Acara berdasarkan praktik yang terjadi di MK, bahkan disertai dengan contohDemikian diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU No. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. (1) Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji secara materiil hanya terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, (2) Mahkamah Agung berwenang menyatakan tidak sah semua peraturan perundang-undangan dari tingkat yang lebih rendah daripada undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan. TEMPO. Panitera bertanggung jawab dalam menangani hal-hal seperti pendaftaran permohonan dari para pemohon, pemeriksaan kelengkapan permohonan, pencatatan permohonan yang sudah lengkap.